Legal Protection for Nurses Regarding the Delegation of Authority from Doctors in Performing Wound Suturing Medical Actions in Hospital Emergency Rooms

Khusnul Huda; Mokhamad Khoirul Huda

doi:10.30649/jhek.v1i1.18

Authors

Khusnul Huda Universitas Hang Tuah
Mokhamad Khoirul Huda Universitas Hang Tuah

DOI:

https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.18

Keywords:

delegation of authority, doctor, nurse

Abstract

The insufficiency of medical personnel ( doctors ) incurs a situation where nurses are required to perform medical action (suturing) that is not within his domain. The action was done with or without the delegation of authority from the doktors. The characteristic issues on the delegation of authority of the medical action (suturing) to the nurses and the legal coverage for the nurses in hospital’s emergency wards. The purpose of this research is to determine the characteristics of transfer of authority to perfrom the medical action of suturing to the nurses and to ascertain legal protection for the nurses performing the action in a hospital emergencr wards. This research uses legal, conceptual and comparative approaches. This research found that there exist a regulation on the transfer of authority from doctors to nurses to perform medical action such as suturing, which are Act No. 38, 2014 on nursing and the ministry of Health’s Ordinance No. 26, 2019 on the Regulation of the Implementation of Act No.38, 2014on Nursing. In the practice, the Implementation of these regulations suffers from the lack of socialization of the rules that governs the delagation of authority. The medical action (suturing) conducted by the nurse falls on the doctor, morally and legally, since it was done on the doctor’s instruction

References

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116.Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5607.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 307.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5612.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49/2013 tentang Komite Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan

Peraturan Menteri kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

KUHPerdata.

Cecep Triwibowo, Etika & Hukum Kesehatan, Nuha Medika, 2014.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Rusel and Rusel. New York, 1971.

JB Suharjo B. Cahyono, Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktek Kedokteran, Kanisius, Yogyakarta, 2008.

Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak- Anak dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia, Bina Pustaka, 2010.

Moeljatmo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineke Cipta, 2008.

Momon Sudarma, Sosiologi Untuk Kesehatan. Salemba Medika, Yogyakarta, 2008. Mimin Emi Suhaemi, Etika Keperawatan. EGC, Jakarta, 2004

Nisya.R &Hartanti .S, Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan, Dunia Cerdas, Jakarta,2013. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Media Group, Jakarta ,2011. Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Surabaya: Bina Ilmu, 1988. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada

University Press, 2005.

R Subekti dan Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2006

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Radja Grafindo Persada, 2010. Soedjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet

XXX, 2000.

Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet ke IX, 1995.

Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Yogyakarta, Liberty 2005.

Veronica Komalawati, Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien), Citra Aditya Bakti, Bandung,2002.

Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Persejuan-Persetujuan Tertentu, Jakarta, Sumur Bandung, Cet 7, 1981.

Yakob Tomatala, Kepemimpinan Yang Dinamis, Gandum mas, Malang, 2007.

Website

-----------------. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. Diakses 13 September 2019.