Delegation of Authority from Doctors to Nurses in Performing Intubation Actions

Anik Sulistiyowati

doi:10.30649/jhek.v1i1.17

Authors

Anik Sulistiyowati Universitas Hang Tuah

DOI:

https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.17

Keywords:

Intubation, ICU Room, Delegation of Authority

Abstract

This study examines the legal relationship between nurses and doctors in the work unit in the ICU in carrying out the act of intubation and law enforcement against nurses who intubate. The method used in this research is normative juridical research, namely research using statutory regulations which includes three layers of legal scholarship consisting of a study of legal doctrine, legal theory and legal philosophy. The results of the discussion found that from a legal perspective, the delegation of authorized medical action in hospitals from doctors to nurses has been thoroughly regulated in accordance with the Law. To overcome disputes and the law, it is necessary to have laws and regulations which in detail talk about the legal answers to doctors and nurses in administering health services, both administrative, criminal and civil legal responsibility.

References

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116.Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia nomor 4431).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5607).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 307.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5612).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49/2013 tentang Komite Keperawatan

Peraturan Menteri kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelengaraan Praktek Penata Anastesi

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anastesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit

Kode Etik Keperawatan.

Kode Etik Kedokteran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Cecep Triwibowo, Etika & Hukum Kesehatan, Nuha Medika,2014.

Hartono Soerjopraktiknjo, Perwakilan Berdasar Kehendak, Yogyakarta, Andi Offset, 1982.

Ridwan Syahrani. Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Bandung, Cet 4, Pt Alumni, 2000.

Soedjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet XXX, 2000.

Soerjodiningrat, Perikatan-Perikatan Brsumber Perjanjian , Bandung, Transito, 1991.

Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet ke IX, 1995.