Perlindungan Hukum Bidan dalam Tindakan Pemasangan Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) di Puskesmas

Abstrak

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dapat ditekan melalui program Keluarga Berencana (KB), salah satunya dengan pelayanan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) oleh bidan di Puskesmas. Secara yuridis bidan memiliki wewenang dalam pemasangan AKDR. Namun seringkali terjadi kegagalan kontrasepsi, yang mana bidan dapat menghadapi tuntutan pidana maupun perdata mengenai kasus pemasangan AKDR. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Terkait permasalahan kegagalan pemasangan AKDR, bidan hanya bertanggung jawab terhadap tindakan pemasangan sesuai standar kompetensi yang dimiliki. Sementara hasil kegagalan yang mungkin terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena transaksi yang terjadi antara bidan dan pasien menitikbertakan terhadap usaha maksimal bidan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 terkait Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang membahas hak dan kewenangan bidan terkait pemasangan kontrasepsi. Untuk menjamin kepastian perlindungan hukum, diperlukan kejelasan peraturan mengenai profesi bidan yang tertuang dalam Undang-Undang Kebidanan.