Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan

Abstrak

Perlindungan Hukum Bagi Bidan Praktik di atur dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 dan 75. Pasal 57 menentukan bahwa: “tenaga dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.” Pasal 75 menentukan bahwa: “ tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Begitupun dalam Permenkes 1464/Menkes/Per/X tahun 2010 tentang Izin dan Praktik BidanPasal 19 menentukan bahwa: “dalam melaksanakan Pratik/kerja, bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjangsesuai dengan dengan standar”. Tulisan ini akan menjelaskan tentang kewenangan bidan dalam penyelenggaraan bidan praktik dan perlindungan hukum bagi bidan dalam penyelenggaraan bidan praktik mandiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kewenangan pelayanan bidan praktik mandiri dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bidan praktik mandiri dalam penyelenggaran bidan praktik mandiri. Penulis menggunakan metode penelitian dengan type yuridis normative dan pendekatan masalah menggunakan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif.