Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Laut Bagi Pelaut Berdasarkan Marine Labour Convention

Abstrak

Pelaut merupakan profesi yang penuh dengan tangtangan, kebutuhan profesi pelaut di dunia semakin meningkatberbanding lurus dengan tingkat kenaikan perekonomian dunia. Indonesia merupakan salah satu anggota IMO (International Maritime Organization), dengan jumlah tenaga pelaut lebih dari satu juta tenaga kerja di harapkan menjadi komoditas pekerja pelaut mampumenambah devisa pendapatan bagi Negara Indonesia sebagai anggota IMOikut hadir dalam konfrensi MLC 2006 yang di selenggarakan di Jenewa Swiss. Dengan hadirnya Indonesia sebagai anggota IMOpada MLC 2006maka Negara hadir dalam perlindungan hukum bagi kesejahteraan pelaut di Indonesia yang disetarakan dengan kesejahteraan pelaut dunia mengenai pengaturan kontrak kerja dan gaji pelaut, masih adanya gaji yang di bawah standar tidak sesuai dengan aturan ILO(International Labour Organization)minimun sebesar $614 atau Rp. 8.643.769,-(kurs $1= Rp. 14.077,-). Pemerintah masih menerapkan aturan mengenai upah pelaut Indonesia sesuai dengan UMR daerah tempat domisili perusahaan perkapalan berada. Adanya ketidaksesuaian tersebut menimbulkan konflik norma hukum. Perlindungan hukum bagi pelaut khususnya tentang kesejahteraan perlu diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Perundang –undangan dan diawasi oleh badan yang di bentuk oleh pemerintah demi adanya asas keadilan di dunia kerja bagi profesi pelaut.