Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup Bagi Tenaga Medis

Marissa Sekararum; Mokhammad Khoirul Huda; Budi  Pramono

doi:10.30649/jhek.v4i2.232

Penulis

Marissa Sekararum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah
Mokhammad Khoirul Huda Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Budi Pramono Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

DOI:

https://doi.org/10.30649/jhek.v4i2.232

Kata Kunci:

Ratio Legis, Registration certificate, Medical Practitioner, Supervision

Abstrak

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokter dan dokter gigi merupakan tenaga medis. Tenaga medis melakukan praktik kedokteran kepada pasien dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Dokter dan dokter gigi dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memiliki surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi berlaku selama lima tahun dan wajib diperbarui setiap lima tahun. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa surat tanda registrasi berlaku seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menentukan ratio legis pengaturan surat tanda registrasi seumur hidup dan pengawasan tenaga medis pasca berlakunya surat tanda registrasi seumur hidup. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah surat tanda registrasi seumur hidup memberikan dampak positif terhadap tenaga medis karena biaya administrasi yang lebih rendah dan proses yang lebih singkat. Pengawasan praktik kedokteran dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah, dan organisasi. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengawasan praktik kedokteran dilakukan oleh Konsil Kesehatan Indonesia.

Kata Kunci : Ratio Legis; Surat Tanda Registrasi; Tenaga Medis; Pengawasan.

Referensi

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Buku :

Nakes, D. (2023). Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Indonesia,P.B.P.D.G. (2020). Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). Jakarta: Sekretariat PB PDGI.

Pramono, A., & Pramono, B. (2023). Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Sihombing, A. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen. Pasaman Barat Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.

Disertasi :

Budiono, D. (2020). Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia (Doctoral dissertation, Untag 1945 Surabaya).

Rusli, S. (2012). Surat Tanda Registrasi Dokter Dan Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).

Jurnal :

Anisya, A. F., Hafrida, H., & Erwin, E. (2021). Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(3), 60.

Dewi, D. A. R., & Audiary, F. S. (2023). Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dalam Menjalankan Praktik Kedokteran. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(1), 5216.

Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2),62.

Marliana, L., Simanjuntak, J. C., Hasnawan, Y., Ferdian, J. A., & Saptomo, A. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Kesehatan Di Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Hal Malpraktik Medis. Journal of Syntax Literate, 9(3),1549.

Putri, R. A., Herman, R. B., & Yulistini, Y. (2015). Gambaran Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia pada Dokter Umum di Puskesmas di Kota Padang. Jurnal Kesehatan Andalas, 4(2),463.

Putri, R. N. (2019). Perbandingan sistem kesehatan di negara berkembang dan negara maju. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(1), 139.

Saputro, M. T. (2020). Perbandingan pendirian dan sistem hukum perusahaan antar negara indonesia dan kamboja. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 4(4),660.

Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(2),2.

Suddin, W., Akbar, M., & Marsuki, N. R. (2024). Kesetaraan Akses Digital. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 2(1), 159-160.

Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsp Utama Manajemen George R. Terry. Manajemen Kreatif Jurnal, 1(3), 54.

Zulfendri, Z. (2006). Regulasi Dokter Spesialis: Studi Komparasi Regulasi Pelayanan Kesehatan di Kota Medan Indonesia dan Negeri Pulau Pinang Malaysia. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 9(03),160.

Website :

AHPRA. (2022). Supervised Practice Framework. Available online from: https://www.ahpra.gov.au/Resources/Supervised-practice/Supervised-practice-framework.aspx. [Diakses 10 Februari 2025].

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI.(2023). Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tidak Perlu Calo untuk Urus STR. Available online from: https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20231218/5144482/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-tidak-perlu-calo-untuk-urus-str/ .[Diakses 10 Februari 2025].

DFDL in Thailand.(2014). Medical Malpractice Update The Magazine of The German- Thai Chamber of Commerce. Available online from: https://www.dfdl.com/wp-content/uploads/2014/07/UPDATE_Magazine-_Medical_Malpractice_150514.pdf. [Diakses 10 Februari 2025].

GMC. (2018). Sanctions guidance. Available online from: https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/DC4198_Sanctions_Guidance_Feb_2018_23008260.pdf. [Diakses 10 Februari 2025].

KKI. (2024). Pengumuman Nomor: KI.01.01/KKI/0541/2024 Tentang Penutupan Sementara Aplikasi Online Surat Tanda Registrasi (e-STR) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Available online from: https://kki.go.id/blog/read/pengumuman-nomor-ki-01-01-kki-0541-2024-tentang-penutupan-sementara-aplikasi-online-surat-tanda-registrasi-e-str-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan. [Diakses 10 Februari 2025].

Magna Carta Law Firm. (2015). Medical Malpractice in Thailand. Available online from: https://magnacarta.co.th/home/faq-section-2/medical-malpractice-in-thailand/. [Diakses 10 Februari 2025].

Medical Council of Thailand. (2023). History. Available online from: https://tmc.or.th/En/history_en.php. [Diakses 10 Februari 2025].

Ministry of Health of Cambodia. (2023). About us. Available online from: http://surl.li/rhqekp. [Diakses 10 Februari 2025].