Mediasi Sebagai Asas Primum Remidium Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Berbasis Keadilan Proporsional

Mediation As The Primum Remidium Principle In Health Service Dispute Resolution Based On Proportional Justice

Abstrak

Sejak diberlakukannya UU 17/2023 membuka paradigma baru dan penegasan bagaimana amanat penyelesaian perselisihan dalam bidang kesehatan ini dilakukan, yang meletakkan alternatif penyelesaian sengketa menjadi hal yang utama dan pertama sebelum upaya hukum lainnya dipakai oleh para pihak yang bersengketa. Sebagai sebuah logika a contrario penerapan hukum pidana sebagai asas ultimum remidium, maka penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk perkara perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU 17/2023 sebagai penerapan asas primum remidium. Konsep Primum Remidium sebagai tatanan hukum dalam penyelesaian perselisihan akibat pelayanan kesehatan dalam UU 17/2023 dan mediasi menjadi pilihan utama penyelesaian perselisihan akibat pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah pendekatan penyelesaian dugaan pidana dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan melalui restorative justice ini adalah langkah primum remidium untuk mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai fungsi ultimum remidium bilamana upaya hukum lainnya sudah tidak dapat digunakan sebagai efek jera seorang dokter. Proses penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat inilah tercipta keadilan oleh para pihak melalui mediasi berdasarkan perimbangan dan proporsi. Para pihak akan mengambil proporsinya masing-masing, keadilan tercipta melalui kesepakatan mereka sendiri, sehingga para pihak yang bersengketa menggunakan kriteria keadilan mereka sendiri.