Perlindungan Hukum Rekam Medis elektronik dalam Praktik Kedokteran Gigi

Legal Protection of Electronic Medical Records in Dental Practice

Abstrak

Penerapan rekam medis elektronik dalam praktik kedokteran gigi menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat kewajiban digitalisasi rekam medis, namun pada saat yang sama memunculkan potensi ketegangan normatif dengan rezim perlindungan data pribadi dan pengaturan teknis rekam medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum atas rekam medis elektronik dalam praktik kedokteran gigi serta mengidentifikasi celah normatif yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum pasien dan tenaga medis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah terhadap Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksana terkait rekam medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekam medis elektronik memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pelayanan klinis sekaligus alat pembuktian hukum, namun pengaturannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang proporsional. Ketidakjelasan pembagian tanggung jawab hukum, potensi disharmoni norma, serta keterbatasan pengaturan khusus bagi praktik kedokteran gigi berpotensi menimbulkan risiko hukum baik bagi pasien maupun tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan dan harmonisasi norma hukum guna memastikan bahwa digitalisasi rekam medis mampu menjamin perlindungan hak pasien sekaligus akuntabilitas profesional dokter gigi.