Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Abstrak

Seorang dokter/dokter gigi dalam prakteknya harus memenuhi standar pendidikan formal secara pendidikan akademis dan pendidikan profesi yang diakui oleh undang-undang. Pendidikan profesi kedokteran gigi dalam melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) dilakukan oleh mahasiswa ko-as (dokter gigi muda) di bawah pengawasan dokter gigi penanggung jawab pelayanan (DPJP). Pelimpahan wewenang dari DPJP ke mahasiswa ko-as dilakukan dengan menggunakan surat pendelegasian klinis sebagaidasar hukum melakukan pelayanan medis meskipun kompetensi dan kewenangan belum dimiliki oleh mahasiswa. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 pasal 24 ayat 1 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan jejaringnya, dalam melaksanakan tugas pendidikan dapat memberikan pembimbingan/pelaksanaan/pengawasan kepada peserta pendidikan kedokteran/kedokteran gigi untuk melakukan pelayanan kedokteran kepada pasien.Hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dari pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran gigi secara adminstratif, pidana maupun perdata.Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif dan socio legaldengan pendekatan konseptual. Bertujuan untuk mengetahui landasan hukum koas melakukan tindakan medis kedokteran gigi di bawah pengawasan DPJP. Hasil, kesimpulan dan saran terkait masalah tersebut dibahas.