Presumed Consent Atas Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan : Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Abstrak

Pasien harus memberikan informed consent sebelum dilakukannya tindakan medis pada situasi biasa, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada situasi gawat darurat dan sebagai gantinya adalah presumed consent. Dokter seringkali berhadapan pada situasi yang membutuhkantindakan medis berisiko tinggi pada pasien gawat darurat. Konsep Presumed consentatas tindakan tersebut tidak diakui berdasar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan penelitian untuk menganalisis peranan presumed consent dalam perspektif undang-undang tersebut atas tindakan medis beresiko tinggi dalam kasus gawat darurat. Penelitian ini menggunakan tipepenelitian hukum yuridis normatif,yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa presumed consent atas tindakan medis berisiko tinggi dalam situasi gawat darurat belum jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Namun demikian, dokter tetap dapat mengandalkan beberapa pasallain dalam undang-undang ini, termasuk Pasal 293 ayat (10) yang menekankan pada kepentingan terbaik pasien, Pasal 275 ayat (1) yang mewajibkan dokter memberikan pertolongan dalam kasus gawat darurat, dan Pasal 273 ayat (1) yang memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang bertindak sesuai standar. Selain itu, Pasal 275 ayat (1) juga membebaskan dokter dari tuntutan ganti rugi dalam kasus gawat darurat, memberikan keamanan hukum bagi dokter untuk bertindak cepat demi menyelamatkan nyawa pasien tanpa rasa keraguan.