Implementasi Komite Pengendalian dan Pencegahan Resistensi Antimikroba dalam Perspektif Hukum Kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin

Implementation of The Antimicrobial Stewardship Comittee to Prevent Antibiotic Resistance: A Health Law Perspective at Ulin Hospital Banjarmasin

Abstrak

Penelitian ini menekankan keterkaitan antara aspek hukum dan pelaksanaan kebijakan kesehatan, khususnya implementasi Program Pengendalian dan Pencegahan Resistensi Antimikroba (PPRA) berdasarkan PMK No. 8 Tahun 2015 dan PMK No. 28 Tahun 2021. Program ini merupakan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam menjamin hak atas kesehatan yang aman, bermutu, dan rasional. Resistensi antimikroba, yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien, menjadi masalah global dan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, memadukan data primer dari wawancara dengan pengelola PPRA serta data sekunder berupa dokumen hukum dan kebijakan rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik di RSUD Ulin Banjarmasin telah diatur sesuai pedoman yang disusun oleh tim PPRA dan ditetapkan direktur rumah sakit. Namun, implementasinya belum optimal, terutama pada aspek perencanaan, supervisi, dan pemahaman tenaga kesehatan terhadap penggunaan antibiotik yang rasional. Kurangnya dukungan dan koordinasi manajemen menjadi faktor penghambat utama. Penguatan sistem informasi, dukungan manajerial, dan keterlibatan aktif seluruh tenaga kesehatan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan PPRA. Dari perspektif hukum kesehatan, implementasi PPRA di RSUD Ulin belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola hukum kesehatan. Diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan peran manajemen dalam pengawasan hukum, serta penerapan evaluasi berkala berbasis prinsip patient safety.