PENGATURAN KEPEMILIKAN ATAS RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Abstrak

Hukum Pertanahan Nasional menyatakan bahwa hubungan hukum antara orang baik Warga Negara Indonesia  (WNI) maupun  Warga Negara Asing (WNA),  serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah khususnya kepemilikan atas rumah  susun oleh  WNA  tidak  diatur  secara jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, akan tetapi status hak atas tanah oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia hanya diberi hak pakai.  Pasal  144  ayat  (1) huruf c UU Cipta  Kerja  jo.  Pasal  67  ayat  (1)  huruf c Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 mengatur bahwa  hak  milik  atas  Satuan Rumah Susun  dapat  diberikan  kepada  orang  asing.  Hal  ini  berarti  terdapat  perluasan  status  kepemilikan  atas  rumah  susun  yang  semula  status  hak  pakai  kemudian  diperluas  menjadi  status  hak  milik.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  dan  memahami  tentang  ketentuan  pengaturan  hukum  kepemilikan  atas  rumah  susun  oleh WNA  berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Tahun  1960  dan  UU  Cipta  Kerja .  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-normatif  didukung  jenis  pendekatan  analisa  konsep  hukum  dan  perundang-undangan  serta  menggunakan  teknik  oanalisa  obahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah ketentuan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder conseptual aproach yang berkaitan dengan kepemilikan atas rumah susun oleh WNA.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960   memuat  pasal-pasal  yang  belum  mampu menjawab  berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  masih  rendah,  misalnya  terkait  larangan kepemilikan  tanah  hak  milik  oleh  Warga Negara  Asing.  Pada  intinya  adanya  UU  Cipta  Kerja  memberikan  kejelasan dan mengatur  dengan  tegas  pengaturan  hukum  terkait  kepemilikan  atas  rumah susun  oleh  WNA.